maleonews.com, Gorontalo — Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gorontalo, Djufri Damima, akhirnya angkat suara menanggapi isu panas yang menyeret namanya.
Isu tersebut menyebutkan bahwa Djufri memiliki hubungan keluarga dengan salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, yang kini tengah diperiksa atas kasus penodongan senjata oleh suaminya. Dugaan ini memicu spekulasi publik bahwa ada upaya intervensi dan keberpihakan dalam proses pemeriksaan ASN tersebut.
Namun, Djufri dengan tegas membantah semua tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya tetap profesional dalam menjalankan tugas, termasuk saat mengikuti rapat Majelis Penjatuhan Hukuman Disiplin (MPHD) terhadap ASN yang terlibat masalah.
“Saya ingin tegaskan, tidak ada istilah keluarga dalam urusan kedinasan. Siapa pun yang melanggar, tetap akan diproses sesuai aturan. Tidak ada ruang untuk intervensi, apalagi karena alasan hubungan keluarga,” tegas Djufri dengan nada serius saat diwawancarai usai rapat tertutup di Kantor BKPSDM, Jumat (13/6/2025).
Pernyataan ini sekaligus menjadi klarifikasi resmi dari BKPSDM untuk meredam isu liar yang beredar di kalangan masyarakat maupun internal pemerintahan.
Lebih lanjut, Djufri menegaskan bahwa lembaga yang ia pimpin selalu mengedepankan prinsip objektivitas dan keadilan dalam mengambil keputusan. “Integritas dan profesionalisme adalah harga mati bagi kami di BKPSDM,” tegasnya lagi.
Seperti diketahui, salah satu ASN di Dinas Sosial menjadi sorotan publik setelah suaminya diduga menodongkan senjata dalam sebuah insiden yang kini tengah ditangani pihak kepolisian. Kasus ini turut menyeret nama ASN bersangkutan karena dinilai mencoreng citra birokrasi.
Kini, publik menanti langkah tegas dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo, terutama dalam memastikan bahwa proses hukum dan disiplin ASN tetap berjalan tanpa kompromi, meski menyentuh orang-orang yang berada di lingkaran birokrasi.