maleonews.com, Kabupaten Gorontalo — Situasi gaduh yang melibatkan dua ASN di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, hingga berujung aksi penodongan oleh pihak luar, menuai reaksi keras dari anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Gorontalo, Ramsi Sondakh.
Melalui sambungan telepon kepada maleonews.com, legislator dari Fraksi Gerindra ini mendesak Bupati Gorontalo Sofyan Puhi agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
“Persoalan di Dinas Sosial yang seharusnya bisa diselesaikan secara internal, justru melebar hingga melibatkan orang luar. Ini bukti lemahnya fungsi manajerial dan kepemimpinan di OPD tersebut,” tegas Ramsi.
Ia menyesalkan ketidakmampuan pimpinan OPD dalam meredam konflik antara Kasubag Keuangan dan Kasubag Kepegawaian, yang justru berujung pada tindakan saling lapor hingga aksi penodongan yang menghebohkan publik.
Menurut Ramsi, kejadian ini harus menjadi alarm keras bagi Bupati. “Ini bukan sekadar konflik internal biasa, tapi sudah masuk ranah hukum dan membahayakan citra pemerintahan. Harus ada tindakan nyata,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ramsi menegaskan pentingnya membentuk struktur ASN yang solid dan berintegritas, terutama dalam mendukung kinerja Bupati Sofyan Puhi dan Wakil Bupati Tonny S Junus. “Pak Sofyan dan Pak Tonny butuh ASN yang kuat dan kompak. Kalau iklim kerja di OPD terus ricuh, bagaimana pemerintahan bisa berjalan dengan baik?” tandasnya.
Ia menutup dengan menekankan pentingnya peran pimpinan OPD sebagai penengah konflik, bukan justru membiarkan masalah membesar. “Jangan tunggu ada penodongan baru pimpinan OPD bergerak. Harus proaktif!” pungkas Ramsi.