maleonews.com, LIMBOTO – Sebanyak 1.000 pelajar dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) mengikuti deklarasi penolakan intoleransi, radikalisme, terorisme, dan perundungan atau bullying di Gedung Kasmat Lahay Convention Center (KLCC), Limboto, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut ditandai dengan pembacaan deklarasi dan penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen para pelajar untuk menjaga nilai-nilai Pancasila serta menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan saling menghargai.
Wakil Bupati Gorontalo, Tonny S. Junus, yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, penguatan pendidikan karakter perlu menjadi perhatian bersama, terutama dalam menghadapi berbagai pengaruh negatif yang dapat memengaruhi perkembangan generasi muda.
Menurut Tonny, pelajar membutuhkan pendampingan dan edukasi yang memadai agar mampu mengenali serta menghindari paham intoleransi, radikalisme, dan berbagai bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan maupun masyarakat.
“Penguatan karakter ini bukan sekadar program, tetapi kebutuhan mendesak. Kehadiran 1.000 pelajar di sini menjadi momentum agar mereka mendapatkan informasi dan edukasi yang tepat. Pemerintah daerah akan terus hadir mendampingi mereka dalam meraih cita-cita,” ujar Tonny.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, dan Kapolda Gorontalo, Irjen Pol. Nurworo Danang, S.I.K.
Dalam kesempatan itu, Kapolda Gorontalo menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam mencegah penyebaran paham radikal serta persoalan sosial yang melibatkan kalangan pelajar.
Ia mengatakan, upaya pencegahan tidak dapat hanya dibebankan kepada kepolisian, tetapi membutuhkan kerja sama pemerintah, sekolah, keluarga, tokoh agama, dan masyarakat.
“Menghadapi ancaman ini membutuhkan kolaborasi. Diperlukan sinergi kuat antara pemerintah, sekolah, keluarga, hingga tokoh agama dan masyarakat. Kita harus turun tangan bersama-sama,” kata Nurworo.
Sementara itu, Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah, mengajak seluruh pihak meningkatkan perhatian dan pengawasan terhadap lingkungan pergaulan pelajar.
Menurutnya, pencegahan intoleransi, paparan paham radikal, dan perundungan membutuhkan keterlibatan aktif orang tua, tenaga pendidik, serta lingkungan masyarakat.
Deklarasi tersebut juga dihadiri perwakilan Densus 88, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Ketua TP-PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP), serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
Melalui kegiatan ini, para pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat edukasi, pendampingan, dan upaya pencegahan agar lingkungan pendidikan di Kabupaten Gorontalo terbebas dari intoleransi dan segala bentuk perundungan.
