maleonews.com, Bogor – Bupati Gorontalo, Prof. Nelson Pomalingo, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Koalisi Pemerintah Penghasil Kelapa, menyampaikan lima strategi utama untuk mendukung pengembangan industri kelapa nasional. Hal ini ia sampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan di Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) dan melibatkan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi.
FGD ini bertujuan merumuskan solusi konkret untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kelapa sekaligus meningkatkan nilai tambah dalam sektor industri kelapa. Prof. Nelson menekankan pentingnya hilirisasi sebagai langkah strategis untuk mendukung Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan. Menurutnya, pengembangan sektor kelapa tidak hanya terfokus pada sektor hulu, tetapi juga harus menyentuh aspek hilirisasi secara konkret untuk menciptakan daya saing di pasar global.
Dalam usulannya, Prof. Nelson mendorong agar IPB menjadi pusat penelitian dan pengumpulan data kelapa nasional yang dapat mendukung pengambilan kebijakan berbasis riset. Selain itu, ia mengusulkan pemerintah memberikan insentif kepada petani di sektor hulu dan pelaku industri di sektor hilir untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.
Prof. Nelson juga menyoroti pentingnya transparansi harga kelapa di pasar nasional dan internasional agar petani dan pelaku usaha memperoleh informasi yang akurat dan adil. Ia menyarankan penyusunan peta jalan pengembangan kelapa untuk jangka panjang 2025–2045, yang meliputi penguatan sektor hulu dan hilir. Dalam kesempatan itu, ia juga mengusulkan agar kebijakan pemerintah, seperti program makanan gratis, memanfaatkan produk turunan kelapa, seperti susu kelapa, untuk mendukung industri kelapa nasional.
Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta juga disebutnya sebagai kunci keberlanjutan industri kelapa di Indonesia.
“Sinergi lintas sektor sangat penting untuk memastikan kelapa menjadi komoditas unggulan yang mampu bersaing secara global,” ujar Nelson.
Acara ini diharapkan menjadi langkah awal dalam perumusan kebijakan strategis dan inovatif untuk meningkatkan nilai tambah serta keberlanjutan sektor kelapa nasional.
