maleonews.com, Kabupaten Gorontalo – Publik Gorontalo tengah digemparkan oleh beredarnya tangkapan layar (screenshot) percakapan WhatsApp yang diduga melibatkan Direktur RSUD MM Dunda, dr. Alaludin Lapananda, dengan seorang perempuan bernama Rizmayanty Intan, yang disebut-sebut sebagai rekanan proyek di rumah sakit tersebut.
Isi percakapan yang menyebar luas di media sosial ini memuat dugaan serius adanya praktik gratifikasi atau bahkan pemerasan terselubung, yang dilakukan oleh pejabat publik terhadap pihak pelaksana proyek. Dalam percakapan itu, Rizmayanty secara terbuka menyindir pejabat tersebut soal harga diri dan menyatakan bahwa ia menyimpan rekaman suara terkait permintaan uang sejak awal pelaksanaan proyek.
Berikut kutipan isi percakapan yang menghebohkan tersebut
Rizmayanty Intan: “Kalo punya harga diri, di-transfer.”
Alaludin: “Astaqfirullahaladzim…Saya menyampaikan mau bantu ibu dan sudah transfer sebagian…Harusnya Ibu itu tau berterima kasih karena sudah dibantu ini malah bilang ke saya kalo punya harga diri… Apakah itu bukan terbalik?
Sayapun sudah sampaikan ke Pak Rama jika sudah ada rezeki lagi saya akan bantu transfer lagi”
Rizmayanty Intan: “What’s dibantu? Gak salah. Gak kebalik. Semua saya ada bukti rekamannya. Rekaman itu dari awal proyek, minta-minta uang sama saya.”
Percakapan itu menyiratkan adanya transaksi keuangan yang tidak transparan antara pejabat negara dengan penyedia jasa proyek, yang berpotensi melanggar etika dan hukum.
Sebagai informasi, gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, penginapan, dan bentuk fasilitas lainnya yang diberikan kepada penyelenggara negara dalam kaitan dengan jabatannya.
Meski belum ada pernyataan resmi dari pihak RSUD MM Dunda ataupun pemerintah daerah, publik mendesak agar penyidikan secara menyeluruh segera dilakukan untuk mengungkap kebenaran dari dugaan ini. Bila terbukti, kasus ini bisa menjadi pintu masuk bagi penegak hukum untuk membongkar lebih dalam praktik-praktik kotor yang mencoreng dunia kesehatan dan birokrasi di daerah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Rizmayanty maupun dr. Alaludin belum memberikan klarifikasi atau tanggapan resmi atas beredarnya percakapan tersebut.