maleonews.com _ GORONTALO – Sebuah pemetaan oleh Bawaslu menunjukkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gorontalo memiliki potensi terlibat dalam politik praktis menjelang Pemilu 2024.
Provinsi ini menempati peringkat sembilan dari sepuluh daerah dengan indeks kerawanan pemilu tertinggi.
Menurut indeks yang diungkapkan Bawaslu, faktor penyebab melibatkan ASN dalam politik praktis diduga melibatkan Pejabat Pembinaan Kepegawaian (PPK) yang tidak menindaklanjuti sanksi dari Komisi ASN, kuatnya aspek kultural dan patronase dalam birokrasi, tekanan dari pemimpin untuk mendukung kandidat tertentu, dan tawaran menggiurkan dari pejabat struktural.
Dikutip dari Gorontalopost.id, Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli, menegaskan bahwa netralitas ASN tidak bisa ditawar.
Pihak Bawaslu akan terus melakukan pengawasan terhadap pelanggaran netralitas ASN, mengingat pentingnya peran mereka dalam sektor-sektor strategis pemerintahan.
Meskipun jumlah pemilih di Provinsi Gorontalo relatif sedikit, peringkat kerawanan sembilan dan peringkat ke-12 terkait Money Politik menimbulkan keprihatinan.
Idris Usuli memperingatkan akan tindakan tegas jika terjadi pelanggaran, sambil mengajak partisipasi semua pihak untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan jujur.
(MN_03)
