maleonews.com _ Gorontalo Utara – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Lukman Botutihe, mendesak pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, untuk segera mengatasi kerusakan hutan yang menyebabkan bencana banjir di wilayah Tolinggula.
Mengutip pernyataan Lukman Botutihe pada hari Sabtu di Gorontalo, ia menyoroti bencana banjir bandang yang melanda Tolinggula pada Minggu (7/4) sebagai bukti nyata dari kerusakan hutan yang semakin parah. Ia menekankan bahwa wilayah Tolinggula sebelumnya tidak pernah mengalami banjir sehebat ini, namun pada pekan lalu, banjir merata dan menyebabkan kerusakan signifikan.
Menurut Lukman, bencana banjir tidak hanya merusak permukiman warga, tetapi juga merusak lingkungan alam seperti sungai dan menyebabkan banyak longsoran kecil di perbukitan sekitarnya. Situasi ini menjadi peringatan serius akan tingkat kerusakan hutan yang semakin memburuk dan dampaknya yang merugikan.
Dalam pernyataannya, Lukman mengingatkan bahwa wilayah Tolinggula telah mengalami banjir parah pada tahun 1986, namun kini banjir merambat hingga enam desa yang sebelumnya tidak pernah terkena banjir sebesar ini. Hal ini menunjukkan indikasi yang semakin memperparah kerusakan hutan di daerah tersebut.
Lukman Botutihe juga menyerukan kepada pemerintah provinsi, pemerintah daerah, serta pihak TNI dan Polri untuk bekerja sama dalam mengatasi pembalakan liar dan menangkap pelaku yang sengaja merusak hutan. Ia juga menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat dalam tidak membuka ladang berpindah dan tidak menanam di kemiringan lebih dari 45 derajat.
Menyikapi hal ini, Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Suleman Lakoro, mengakui bahwa banjir di Tolinggula disebabkan oleh kerusakan lingkungan, seperti dangkalnya Daerah Aliran Sungai (DAS) Tolinggula. Langkah-langkah cepat akan diambil untuk mengatasi masalah ini, termasuk rencana pengerukan DAS Tolinggula.
Sementara itu, pemerintah daerah terus mengingatkan petani untuk tidak beraktivitas di lahan miring, dan memastikan sosialisasi yang tepat serta solusi yang diberikan untuk aktivitas pertanian tidak merugikan perekonomian masyarakat setempat.
Dalam kunjungannya ke lokasi pasca-banjir, pejabat terkait dari pemerintah telah menyaksikan secara langsung kondisi sungai di jembatan Otabiu Desa Tolite Jaya. Rencana dan alokasi anggaran untuk pengerukan DAS Tolinggula sedang disusun, sementara survei terkait tindakan selanjutnya juga sedang dilakukan oleh Balai Sungai dan Dinas PU.
Dengan kerjasama antara pemerintah daerah, legislatif, dan kesadaran masyarakat, diharapkan masalah kerusakan hutan dan dampaknya dapat segera diatasi, untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Tolinggula.
