maleonews.com, KABGOR – Belum genap sehari mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Gorontalo, Haris Suparto Tome sudah memikirkan satu hal penting: bagaimana membuat pelayanan pemerintah lebih mudah dijangkau masyarakat.
Haris resmi dilantik pada Kamis (17/9/2026) di halaman Kantor Bupati Gorontalo. Selain dipercaya memimpin Dinsos PMD, ia sebelumnya juga menjabat sebagai Asisten III Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
Bukan sekadar menempati jabatan baru, Haris langsung turun melihat kondisi pelayanan di kantor yang kini dipimpinnya.
Dari hasil pengamatan tersebut, ia menemukan persoalan yang selama ini harus dihadapi masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan rekomendasi dan administrasi untuk mengaktifkan kepesertaan BPJS.
Haris mendapati sejumlah warga harus datang langsung ke kantor Dinas Sosial, bahkan berasal dari wilayah yang cukup jauh.
Kondisi itu membuat masyarakat harus menghabiskan waktu, tenaga dan biaya hanya untuk mengurus dokumen administrasi.
Dari situ, muncul sebuah gagasan.
Haris berencana membangun sebuah aplikasi pelayanan yang memungkinkan masyarakat mengurus berbagai kebutuhan administrasi dari desa masing-masing, tanpa harus berulang kali datang ke kantor Dinsos PMD.
Menurut Haris, pelayanan publik seharusnya terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
Jika dokumen dan rekomendasi tertentu dapat diproses secara digital, masyarakat tidak
perlu lagi meninggalkan aktivitas mereka hanya untuk mengurus administrasi.
“Masyarakat yang dari jauh tidak perlu lagi datang ke kantor. Kalau bisa diselesaikan dari desa, kenapa harus datang ke sini,” ujar Haris.
Gagasan tersebut terutama diarahkan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh rekomendasi maupun dokumen yang berkaitan dengan kebutuhan administrasi BPJS.
Namun, konsep aplikasi tersebut tidak hanya berhenti pada satu jenis pelayanan. Haris ingin melihat kemungkinan agar berbagai kebutuhan masyarakat di lingkungan Dinsos PMD nantinya dapat diakses melalui satu sistem pelayanan digital.
Pelayanan pemerintah pun diharapkan bisa berpindah lebih dekat ke masyarakat—bahkan cukup dari desa masing-masing
Haris mengatakan, rancangan aplikasi tersebut akan mulai disiapkan setelah proses penataan internal kantor selesai.
Pasalnya, Dinas Sosial kini telah bergabung dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi Dinas Sosial dan PMD.
Penggabungan tersebut membuat penataan struktur, pelayanan dan sistem kerja menjadi salah satu pekerjaan awal yang harus diselesaikan.
Bagi Haris, jabatan baru bukan hanya soal menjalankan rutinitas pemerintahan.
Lebih dari itu, ia ingin memastikan keberadaan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Jika gagasan tersebut terealisasi, warga Kabupaten Gorontalo nantinya diharapkan tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mengurus administrasi yang sebenarnya dapat dilakukan dari desa.
Satu aplikasi, satu pelayanan, dan masyarakat tak perlu lagi bolak-balik ke kantor pemerintah.
