Maryam Sofyan Puhi Kobarkan Perlawanan terhadap Korupsi Dana Desa, Srikandi Jaga Desa Diminta Berani Bersuara

oleh -570 Dilihat
oleh

maleonews.com, Manado – Pengawasan Dana Desa tidak boleh hanya menjadi urusan pemerintah dan aparat penegak hukum. Kaum perempuan juga harus mengambil peran aktif untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar digunakan bagi kepentingan masyarakat.

Pesan tegas ini disuarakan Ketua Umum DPC Srikandi Jaga Desa Kabupaten Gorontalo, Ny. Hj. Maryam Sofyan Puhi, dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Srikandi Jaga Desa Kabupaten Gorontalo yang mengangkat tema Peran Strategis Perempuan dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa, Selasa (17/11/2026).

Maryam menegaskan, perempuan tidak boleh hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan desa. Sebaliknya, perempuan harus tampil sebagai bagian penting dalam pengawasan, pengambilan keputusan, hingga menjadi penggerak perubahan di tengah masyarakat.

Menurutnya, Dana Desa merupakan amanah negara yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, tanpa pengawasan dan partisipasi masyarakat, besarnya anggaran Dana Desa juga menyimpan risiko terjadinya penyimpangan.

“Perempuan tidak boleh hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan di desa. Perempuan harus hadir sebagai bagian dari pengawasan, pengambilan keputusan, dan penggerak perubahan,” tegas Maryam.

Ia kemudian memaparkan tiga peran strategis yang harus dijalankan perempuan dalam mencegah praktik korupsi Dana Desa.

Pertama, perempuan harus menjadi pengawas pembangunan desa. Peran ini dilakukan dengan ikut mengawal proses perencanaan, pelaksanaan hingga hasil pembangunan agar sesuai dengan anggaran dan kebutuhan masyarakat.

Kedua, perempuan harus menjadi penyampai aspirasi masyarakat. Melalui sinergi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Srikandi Jaga Desa diharapkan berani menyuarakan kebutuhan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu, perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan agar mendapatkan perhatian dalam program pembangunan.

Ketiga, perempuan harus menjadi pelopor transparansi dan integritas. Maryam mendorong keterbukaan informasi mengenai APBDes, penggunaan Dana Desa, serta hasil pembangunan agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas ke mana anggaran desa dialokasikan.

Tak sekadar menyampaikan gagasan, Maryam juga mengajak seluruh anggota BPD dan Srikandi Jaga Desa membangun sinergi melalui sejumlah langkah konkret.

Di antaranya aktif mengikuti musyawarah desa, mendorong keterbukaan informasi anggaran, memantau pelaksanaan pembangunan sesuai kewenangan, meningkatkan edukasi masyarakat tentang bahaya korupsi, serta berani melaporkan indikasi penyimpangan melalui mekanisme pengaduan resmi berdasarkan fakta.

Ia mengingatkan, upaya pencegahan korupsi bukan berarti mencari-cari kesalahan pihak tertentu. Melainkan memastikan amanah masyarakat dikelola secara benar dan memberikan manfaat nyata.

Maryam juga menegaskan bahwa Dana Desa bukan milik perorangan maupun kelompok tertentu, melainkan anggaran negara yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

“Jangan takut menyuarakan kebenaran, jangan diam melihat penyimpangan, dan jangan pernah membiarkan amanah masyarakat disalahgunakan,” serunya.

Ia berharap Srikandi Jaga Desa dapat menjadi kekuatan moral dalam pemerintahan desa, sekaligus menjadi mata yang mengawasi, telinga yang mendengar aspirasi, dan suara yang berani memperjuangkan kebenaran.

” Satu rupiah Dana Desa adalah amanah rakyat. Mari kita kawal bersama. Karena menjaga Dana Desa berarti menjaga masa depan desa dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Maryam.

No More Posts Available.

No more pages to load.