maleonews.com, Gorontalo, – Puluhan nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Gorontalo dan Asosiasi Nelayan Seluruh Indonesia (ANSI) Provinsi Gorontalo menggelar aksi damai di U-P-T-D PELELANGAN IKAN Kel. Tenda Kota Gorontalo, pagi tadi (14/1). Aksi dimulai pukul 08.00 WITA dan berlangsung damai dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.
Para nelayan menyampaikan sejumlah tuntutan yang dianggap sangat membebani aktivitas mereka di laut. Dalam petisi yang mereka ajukan, terdapat beberapa poin penting, di antaranya:
- Menolak pemasangan transmisi pemantauan VMS (Vessel Monitoring System) bagi kapal-kapal berukuran di bawah 30 GT.
- Menolak pembekuan kapal yang tidak mencapai target pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
- Meminta tambahan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan yang selama ini merasa kesulitan memenuhi kebutuhan bahan bakar.
- Meninjau kembali pemberlakuan BBM non-subsidi untuk kapal di atas 32 GT, dengan harapan kapal-kapal tersebut dapat kembali menggunakan BBM bersubsidi.
- Meminta perhatian khusus terhadap nelayan Marisa, yang kesulitan melaut akibat kendala pemasangan VMS.
Seorang nelayan yang ikut dalam aksi tersebut mengungkapkan bahwa kebijakan pemasangan VMS pada kapal kecil sangat memberatkan. “Kami bukan melawan aturan, tetapi pemasangan VMS bagi kapal kecil di bawah 30 GT seharusnya tidak diwajibkan. Ini menambah beban biaya kami, sementara hasil tangkapan belum tentu mencukupi,” ujar salah satu perwakilan nelayan.
Aksi ini mencerminkan keresahan para nelayan terhadap regulasi yang dianggap kurang berpihak pada kebutuhan dan kemampuan mereka. Hingga berita ini diterbitkan, aksi damai masih berlangsung dengan dialog antara perwakilan nelayan dan pihak terkait di lokasi.
Komitmen dan Pengawalan
Aparat kepolisian yang hadir memastikan aksi berjalan dengan aman dan tertib. Mereka juga mengimbau agar seluruh peserta aksi menjaga ketertiban hingga selesai.
Dengan berlangsungnya aksi ini, nelayan berharap pemerintah dapat mendengar dan merespons aspirasi mereka, terutama terkait kebijakan yang menyangkut keberlanjutan mata pencaharian mereka.
