maleonews.com, Gorontalo — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo resmi menjalin kerja sama strategis dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo/BSG) dalam rangka mempercepat digitalisasi tata kelola keuangan daerah. Kerja sama tersebut mencakup pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta optimalisasi pajak dan retribusi daerah secara daring.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait penempatan dan penyaluran APBDes serta penguatan sistem pembayaran non-tunai, yang dilaksanakan pada Jumat (6/2/2026).
Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem administrasi keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel di lingkungan pemerintah daerah.
“Digitalisasi bukan sekadar mengikuti tren, tetapi menjadi kebutuhan dalam menjaga ketertiban dan akurasi administrasi keuangan daerah,” ujar Sofyan.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan teknis dalam penerapan transaksi elektronik di tingkat desa. Namun demikian, pemerintah daerah menargetkan seluruh desa di Kabupaten Gorontalo dapat beralih ke sistem transaksi non-tunai pada tahun ini.
Menurutnya, penerapan sistem tersebut diharapkan dapat meminimalisasi potensi kesalahan administrasi sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran.
Selain pengelolaan APBDes, sistem daring juga akan diterapkan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Dengan sistem tersebut, pemerintah daerah dapat memantau arus pendapatan secara lebih cepat dan akurat, serta menyederhanakan proses birokrasi.
“Melalui sistem online, posisi pendapatan daerah dapat diketahui secara real-time sehingga pengambilan kebijakan bisa dilakukan secara lebih tepat,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Sofyan juga menyoroti pentingnya dukungan perbankan terhadap program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia meminta Bank SulutGo untuk memperkuat sosialisasi dan pendampingan terhadap dua program unggulan daerah, yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor peternakan sapi yang dikenal dengan ST 12 Pas, serta Program Perempuan Hebat.
Program KUR Sapi ditujukan untuk memperluas akses permodalan bagi peternak, sedangkan Program Perempuan Hebat difokuskan pada penguatan ekonomi perempuan melalui dukungan pembiayaan usaha.
Pemerintah daerah berharap kolaborasi tersebut tidak hanya memperkuat sistem keuangan berbasis digital, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui akses pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
