maleonews.com, GORONTALO — Pemerintah Kabupaten Gorontalo mendorong penguatan pengelolaan Satu Data Daerah melalui sistem pemerintahan digital yang terintegrasi. Pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), mulai diarahkan untuk membantu pemerintah mengolah dan menggunakan data dalam proses pengambilan keputusan.
Arah tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Sugondo Makmur saat membuka Workshop Pembinaan dan Pengawasan Satu Data Daerah Kabupaten Gorontalo di Hotel Luas, Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Rabu (16/9/2026).
Sugondo mengatakan Satu Data Daerah tidak cukup hanya dengan mengumpulkan data dari berbagai perangkat daerah. Menurutnya, data perlu dikelola secara terpadu agar dapat diakses dan dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan serta evaluasi pembangunan.
“Pemerintahan digital ini bukan hanya menyatukan data. Ke depan harus mulai berbasis AI,” ujar Sugondo.
Ia menyebut terdapat sejumlah aspek yang perlu dipersiapkan untuk menuju pengelolaan data berbasis teknologi, antara lain digitalisasi, pemanfaatan AI, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana.
Sugondo juga menyinggung gagasan pengembangan POS-ST atau Pos Satu Data Kabupaten Gorontalo. Sistem tersebut diharapkan dapat memudahkan pemerintah memperoleh data sesuai kebutuhan tanpa harus melakukan pencarian secara manual pada sejumlah aplikasi.
“Cukup dengan memanggil POS-ST dan meminta data yang dibutuhkan, maka data itu dapat ditampilkan. Kita mulai mengarah ke sana,” katanya.
Menurut Sugondo, integrasi data menjadi salah satu aspek penting karena data dari berbagai sektor dan perangkat daerah perlu dapat digunakan secara bersama. Dengan demikian, pemerintah memiliki informasi yang lebih terstruktur untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.
Ia juga menilai penguatan tata kelola data penting bagi Kabupaten Gorontalo karena jumlah penduduk daerah tersebut cukup besar dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Gorontalo.
“Sekitar 40 persen penduduk Provinsi Gorontalo berada di Kabupaten Gorontalo. Karena itu, kalau SKALA ingin sukses, perhatian terhadap Kabupaten Gorontalo menjadi sangat penting,” ujar Sugondo.
Dalam kesempatan tersebut, Sugondo menyatakan Pemkab Gorontalo siap berkolaborasi dengan Program SKALA dalam penguatan tata kelola data daerah.
Sementara itu, Provincial Lead Program SKALA Gorontalo Ahmar Djalil menjelaskan SKALA merupakan program kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang melibatkan sejumlah kementerian, antara lain Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.
SKALA, atau Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar, diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan dasar, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan.
Ahmar mengatakan terdapat empat tema utama dalam intervensi SKALA, yakni tata kelola keuangan publik, tata kelola Standar Pelayanan Minimal (SPM), tata kelola data, serta kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.
“Pada pagi hari ini kita masuk pada tematik tata kelola data. Selama dua hari kita akan mendiskusikan bagaimana meningkatkan tata kelola data antara provinsi dan kabupaten agar dapat berbagi pakai data secara terintegrasi,” kata Ahmar.
Menurut Ahmar, penguatan Satu Data di daerah mengacu pada kebijakan nasional, termasuk Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Di tingkat Provinsi Gorontalo, kebijakan tersebut antara lain didukung Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 16 Tahun 2022 tentang Satu Data Provinsi Gorontalo.
Ahmar juga menyebut SKALA telah mendukung pengembangan portal data Provinsi Gorontalo yang dikenal sebagai Nusantara Gorontalo (Nangor).
Ia menambahkan, setelah penguatan tata kelola data di tingkat provinsi, fase kedua SKALA yang direncanakan berlangsung pada 2027–2030 akan lebih banyak diarahkan pada penguatan di tingkat kabupaten dan kota.
Workshop tersebut menjadi forum pembahasan mengenai integrasi data sektoral dan geospasial serta penguatan tata kelola data agar lebih akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pengembangan sistem berbasis AI, termasuk gagasan POS-ST, masih memerlukan kesiapan dari sisi infrastruktur, kualitas dan standardisasi data, keamanan informasi, serta kapasitas sumber daya manusia agar penerapannya dapat berjalan sesuai kebutuhan pemerintah daerah.
