Pemkab Gorontalo Evaluasi Kinerja Kepala Desa Setiap Tiga Bulan

oleh -2 Dilihat

maleonews.com, LIMBOTO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo berencana melakukan evaluasi kinerja kepala desa setiap tiga bulan melalui rapat koordinasi (rakor) terpadu. Evaluasi tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi pemerintahan desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan masyarakat.

Rencana itu disampaikan Bupati Gorontalo Sofyan Puhi saat membuka Rapat Koordinasi Kepala Desa se-Kabupaten Gorontalo di Gedung Kasmat Lahay, Jumat (13/11/2026).

Sofyan mengatakan, koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa perlu dilakukan secara berkala agar berbagai persoalan di tingkat desa dapat segera diidentifikasi dan ditangani.

Menurutnya, pemerintah desa memiliki peran penting karena berhadapan langsung dengan berbagai kebutuhan dan persoalan masyarakat, termasuk penanganan dampak kekeringan, krisis air bersih, banjir, hingga tanah longsor.

Ia juga meminta kepala desa mengoptimalkan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), terutama di tengah keterbatasan anggaran. Pengelolaan anggaran, kata dia, perlu diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Selain evaluasi berkala, Pemkab Gorontalo berencana menggelar pameran inovasi desa dan memberikan penghargaan tahunan kepada desa yang mengembangkan terobosan dalam pelayanan publik.

“Setiap tahun akan kita beri penghargaan khusus bagi desa-desa yang berani melakukan lompatan inovasi,” ujar Sofyan.

Dorong Sinkronisasi Program Daerah dan Nasional

Dalam penyusunan program kerja, Sofyan meminta pemerintah desa menyelaraskan kegiatan pembangunan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo serta program prioritas pemerintah pusat.

Sejumlah program yang menjadi perhatian antara lain pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, pengembangan Kampung Nelayan, serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Untuk sektor UMKM, pemerintah daerah disebut mengalokasikan anggaran sekitar Rp16 miliar pada tahun ini, di luar program pembangunan lainnya.

Sofyan juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menghadiri rakor dengan membawa data dan bahan evaluasi. Pembahasan dilakukan melalui sidang pleno dan kelompok kerja untuk merumuskan rekomendasi penyelesaian berbagai persoalan di desa.

Perkuat Kapasitas Aparatur dan Akurasi Data Desa

Rakor tersebut turut membahas sejumlah agenda penguatan kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan desa.

Salah satunya pembentukan Satuan Komunitas (Sako) Pramuka Bakti Praja yang beranggotakan kepala desa dan perangkat desa. Kegiatan perkemahan dijadwalkan berlangsung pada 26–29 November 2026.

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gorontalo, Haris Suparto Tome, menjelaskan bahwa wadah tersebut dirancang untuk membangun kedisiplinan, kebersamaan, dan solidaritas di kalangan aparatur desa.

Selain itu, Haris mengemukakan gagasan kemitraan bertajuk Jurnalis Sahabat Desa. Program ini diarahkan untuk mempertemukan pemerintah desa dengan insan pers dalam memperkenalkan potensi dan menyampaikan informasi pembangunan desa kepada masyarakat.

Agenda lainnya adalah penguatan tata kelola satu data desa dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gorontalo dan tenaga pendamping desa.

Pembahasan difokuskan pada akurasi data statistik dan pemutakhiran informasi tingkat kesejahteraan masyarakat, termasuk data desil, sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan dan kebijakan pemerintah.

Melalui evaluasi berkala tersebut, Pemkab Gorontalo berharap koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dapat berjalan lebih terarah, sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

No More Posts Available.

No more pages to load.