maleonews.com, Limboto – Pemerintah Kabupaten Gorontalo mulai menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Juli Tahun Anggaran 2026 kepada 191 desa, Selasa (7/7/2026). Penyaluran dilakukan secara bertahap sesuai dengan pemenuhan persyaratan administrasi oleh masing-masing pemerintah desa.
Berdasarkan alokasi dalam APBD Kabupaten Gorontalo Tahun 2026, total anggaran ADD yang disediakan mencapai Rp73,2 miliar. Dana tersebut disalurkan melalui mekanisme pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas desa.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gorontalo, Hariyanto Manan, mengatakan proses pencairan dilakukan setelah seluruh persyaratan administrasi dinyatakan lengkap.
“Penyaluran dilakukan bertahap. Desa yang telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi langsung kami proses pencairannya,” ujar Hariyanto.
Ia menjelaskan, hingga awal penyaluran, sebanyak 181 desa telah melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan. Sementara itu, 10 desa yang tersebar di lima kecamatan masih dalam proses penyelesaian administrasi.
BKAD mengimbau pemerintah desa yang belum menyelesaikan dokumen pencairan agar segera memenuhi persyaratan, termasuk penandatanganan dokumen yang diperlukan, sehingga proses penyaluran dana dapat dilakukan sesuai jadwal.
Setiap bulan, Pemerintah Kabupaten Gorontalo menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai sekitar Rp6,1 miliar untuk disalurkan kepada pemerintah desa. Besaran alokasi yang diterima setiap desa ditentukan berdasarkan sejumlah indikator, antara lain jumlah penduduk, luas wilayah, serta jumlah perangkat desa.
Alokasi Dana Desa digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pembayaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pembiayaan kegiatan pelayanan pemerintahan dan program pembangunan di tingkat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap penyaluran ADD yang tepat waktu dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan program pelayanan kepada masyarakat sepanjang Tahun Anggaran 2026.
