maleonews.com, GORONTALO — Pemerintah Kabupaten Gorontalo melakukan penajaman prioritas anggaran dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Langkah tersebut dilakukan di tengah kondisi fiskal daerah yang menghadapi sejumlah perubahan pada transfer ke daerah.
Hal itu disampaikan Bupati Gorontalo Sofyan Puhi dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo terkait perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Rabu (26/8/2026).
Sofyan mengatakan perubahan KUA-PPAS tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian angka dalam dokumen anggaran, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan ruang fiskal yang tersedia digunakan secara efektif dan hati-hati.
“Perubahan anggaran kali ini berada dalam situasi fiskal yang penuh tantangan. Karena itu diperlukan ketajaman dalam menentukan prioritas, kehati-hatian serta responsivitas kebijakan,” ujar Sofyan.
Berdasarkan pemaparan pemerintah daerah, terdapat tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp53,66 miliar serta kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp4,56 miliar.
Namun, pada saat yang sama, Dana Desa mengalami pengurangan sebesar Rp82,99 miliar.
Perubahan tersebut membuat pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap program dan kegiatan yang akan dibiayai melalui perubahan APBD 2026. Penajaman diarahkan agar anggaran yang tersedia tetap mendukung pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat.
Prioritas Pelayanan Dasar hingga UMKM
Dalam arah kebijakan pemerintah daerah, sejumlah sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap menjadi perhatian.
Di antaranya pemenuhan hak keuangan aparatur sipil negara (ASN) dan pemerintah desa, keberlanjutan pembangunan desa, pelayanan publik, penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting, serta upaya menjaga daya beli masyarakat.
Pemerintah daerah juga menempatkan penguatan ekonomi kerakyatan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu bagian dari prioritas pembangunan.
Wakil Bupati Gorontalo Tonny S. Junus turut menjalankan agenda pemerintahan bersama Bupati, termasuk dalam kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan dan komunikasi dengan pemerintah pusat.
Dalam sejumlah agenda, Tonny mendampingi maupun mewakili Bupati untuk menyampaikan kepentingan daerah, termasuk terkait dukungan pembangunan infrastruktur.
Arah Pembangunan 2027
Selain perubahan APBD 2026, pemerintah daerah mulai mempersiapkan arah kebijakan pembangunan untuk 2027.
Sofyan sebelumnya meminta agar program pembangunan disusun secara lebih fokus dan terukur, dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta dampaknya terhadap masyarakat.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain ekonomi kerakyatan, pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, dan penguatan UMKM.
Dengan kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah daerah dituntut memastikan setiap program memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus tetap menjaga keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat.
