maleonews.com, GORONTALO – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Gorontalo mengungkap delapan perkara pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sepuluh orang yang diduga terlibat serta menyita enam unit sepeda motor dan empat unit mobil yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo, Kombes Pol Petrus Parningotan Silalahi, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui serangkaian penyelidikan dan pengembangan informasi.
Salah satu perkara yang diungkap bermula dari laporan kehilangan sepeda motor milik seorang warga berinisial M-P-S pada Februari 2026. Kendaraan tersebut dilaporkan hilang saat diparkir di halaman masjid. Saat itu, kunci kontak masih tertinggal pada kendaraan.
Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Ditreskrimum melakukan penelusuran terhadap keberadaan orang yang diduga terlibat. Dari hasil penyelidikan, polisi memperoleh informasi bahwa salah satu terduga berada di wilayah Sulawesi Selatan dan kemudian berhasil diamankan.
Pengembangan penyidikan selanjutnya mengarah pada dugaan keterlibatan sejumlah orang dalam beberapa aksi pencurian kendaraan bermotor di wilayah berbeda, termasuk Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.
Polda Gorontalo masih mendalami kemungkinan adanya tempat kejadian perkara lain maupun keterlibatan pihak tambahan dalam rangkaian kasus tersebut.
Kepolisian juga akan berkoordinasi dengan jajaran Polda lain untuk menelusuri kendaraan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut, termasuk kendaraan yang hingga kini belum ditemukan.
Di sisi lain, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan saat memarkir kendaraan. Pengendara diminta memastikan kunci kontak tidak tertinggal, menggunakan kunci pengaman tambahan, serta memeriksa kondisi kendaraan sebelum ditinggalkan.
Pengungkapan ini masih dalam proses penanganan kepolisian. Status hukum masing-masing orang yang diamankan dan keterkaitannya dengan setiap perkara perlu merujuk pada hasil penyidikan serta keterangan resmi penyidik.
