maleonews.com, KABGOR – Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, mengungkap adanya pergeseran kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, khususnya pada pengelolaan dana desa dan sektor ketahanan pangan. Hal itu disampaikannya dalam dialog publik “Desa Kuat, Pangan Berdaulat” yang digelar BEM Provinsi Gorontalo di Kantor Kesbangpol Kabupaten Gorontalo, Jumat malam (13/2/2026).
Menurut Sugondo, pemanfaatan dana desa kini tidak sepenuhnya dikelola desa, melainkan sebagian dikendalikan pemerintah pusat melalui program strategis nasional, seperti penguatan koperasi desa. Hingga saat ini, telah dibangun 34 gerai koperasi dari target 205 gerai dengan konsep satu desa satu gerai. Dampaknya, sejumlah program aspirasi desa harus menyesuaikan alokasi anggaran.
Ia menambahkan, perubahan kebijakan juga dipicu banyaknya kepala desa yang tersandung persoalan hukum akibat lemahnya pemahaman tata kelola keuangan. Karena itu, Pemkab Gorontalo menggandeng Bank SulutGo dan pihak kejaksaan untuk memperkuat digitalisasi serta pendampingan pengelolaan dana desa.
Selain dana desa, Sugondo menyoroti kebijakan ketahanan pangan yang kini menjadi agenda lintas sektor. Di Kabupaten Gorontalo, kolaborasi Forkopimda telah berjalan melalui panen raya oleh TNI di Dungaliyo dan Bongomeme, rencana pemanfaatan lahan eks HGU oleh TNI AL, hingga program penanaman jagung oleh kepolisian serta dukungan pengairan dari Brimob.
“Kalau semua unsur membackup secara keseluruhan, maka ketahanan pangan benar-benar akan terwujud,” tegas Sugondo.
Sekda Sugondo: Dana Desa Berubah, Ketahanan Pangan Kini Tanggung Jawab Bersama
