maleonews.com, Gorontalo – Pelantikan pengurus DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Provinsi Gorontalo bukan sekadar seremoni. Usai resmi dipercaya memimpin organisasi tersebut, Syarif Mbuinga langsung memasang target besar, memperkuat konsolidasi hingga turun langsung ke desa.
Syarif menegaskan, langkah pertama yang akan dilakukan adalah merapikan dan memperkuat struktur organisasi, sekaligus membangun kolaborasi dengan berbagai organisasi yang selama ini berkecimpung dalam pemerintahan dan pemberdayaan desa.
Hal itu disampaikan Syarif usai pelantikan DPD dan DPC ABPEDNAS serta Srikandi Jaga Desa se-Provinsi Gorontalo di Auditorium Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Rabu (12/8/2026).
Menurut Syarif, ABPEDNAS tidak boleh berjalan sendiri. Dari sejumlah organisasi yang memiliki perhatian terhadap desa, ia mendorong lahirnya gerakan bersama agar program yang menyentuh masyarakat desa tidak berjalan secara parsial.
“Yang akan dilakukan lebih awal adalah konsolidasi organisasi. ABPEDNAS tidak merasa sendiri. ABPEDNAS akan membangun kolaborasi dan kolektivitas secara bersama dengan rekan-rekan asosiasi pemerintah desa maupun kelurahan serta badan perusahaan desa,” ujar Syarif.
Ia menyebut, terdapat sekitar tujuh organisasi yang memiliki perhatian terhadap urusan desa di Gorontalo. Komunikasi awal dengan sejumlah pihak bahkan telah dilakukan dan akan dilanjutkan dalam pembahasan yang lebih serius.
Syarif ingin setiap organisasi tidak lagi berjalan sendiri-sendiri ketika masuk ke desa.
“Bagaimana ketika turun ke desa itu tidak sendiri-sendiri, justru bersama-sama,” tegasnya.
Tak berhenti pada konsolidasi internal, ABPEDNAS juga akan bergerak hingga ke tingkat kabupaten, kota dan desa. Agenda ini nantinya akan dikolaborasikan dengan Kejaksaan Tinggi Gorontalo sebagai tindak lanjut kerja sama yang telah dibangun.
Menurut Syarif, kolaborasi tersebut diharapkan mampu membuat keberadaan ABPEDNAS benar-benar terasa hingga ke masyarakat paling bawah.
“Insya Allah sudah ada komunikasi dengan Pak Kajati melalui Pak Asintel, itu akan bersama-sama. Kita akan wujud konkretkan apa yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pengawas DPP ABPEDNAS, Pak Prof Reda, bagaimana ABPEDNAS itu dirasakan sampai di level masyarakat bawah,” jelasnya.
Syarif bahkan menegaskan, kemeriahan pelantikan bukanlah ukuran keberhasilan organisasi. Justru setelah pelantikan, pekerjaan sebenarnya baru dimulai.
“Bukan meriahnya, bukan wahnya acara seremoni pelantikan lantas itu selesai. Tidak, justru diharapkan ini baru starting awal,” tegasnya.
Salah satu fokus yang akan dibawa ke daerah adalah memperkuat hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala desa dan pemerintah desa.
Syarif mengakui, dinamika hubungan antara BPD dan kepala desa masih kerap terjadi. Terlebih setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), gesekan kepentingan di tingkat desa masih dapat muncul.
“Saya punya pengalaman hampir tujuh tahun ketua DPRD, Bupati dua periode. Seringkali muncul, walaupun sudah ada pressure, sudah ada pembinaan, sudah ada peningkatan kapasitas, masih ada riak antara BPD dan kepala desa, apalagi pasca Pilkades,” ungkapnya.
Karena itu, kehadiran ABPEDNAS diharapkan dapat menjadi jembatan untuk memperkuat komunikasi, mendorong penyelesaian persoalan secara bersama dan menjaga agar pemerintahan desa tetap berjalan untuk kepentingan masyarakat.
Selain konsolidasi organisasi, ABPEDNAS juga akan ikut mendukung sejumlah program prioritas nasional yang berkaitan dengan desa, termasuk program Jaga Desa yang akan dikolaborasikan bersama Kejaksaan.
Syarif berharap seluruh agenda tersebut tidak berhenti pada rapat dan seremoni, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Di sisi lain, Syarif menepis anggapan bahwa aktivitasnya bersama ABPEDNAS berkaitan dengan kepentingan politik menuju Pemilu 2029.
Ia menegaskan, organisasi tersebut ingin diarahkan sebagai wadah pengabdian sekaligus sarana membangun kembali komunikasi dengan masyarakat di tingkat bawah.
“Saya kalau mau jujur ya, di DPD itu hampir-hampir saya sudah mau dua tahun ini. Ini akses saya untuk ke bawah itu, sebagaimana saya waktu di DPRD Provinsi, Ketua DPRD di Pohuwato atau Bupati, akses tangan saya, kaki saya ke bawah itu agak terbatas,” tuturnya.
Menurutnya, BPD memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat desa. Karena itu, ABPEDNAS diharapkan mampu menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat.
“Mudah-mudahan dengan BPD ini, dengan ABPEDNAS ini, justru akan menyambung kembali ruh yang sempat putus untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat di tingkat bawah, bukan politik,” pungkas Syarif
