maleonews.com, GORONTALO — Program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) yang digagas Presiden Prabowo Subianto disebut sebagai strategi nasional untuk memperkuat ekonomi desa, hilirisasi produk lokal, hingga membuka akses pembiayaan bagi masyarakat. Namun hingga kini, belum satu pun koperasi model ini benar-benar berjalan di lapangan.
Ketua PPID Kabupaten Gorontalo, Agus Ali, dalam analisis yang ditulisnya menilai bahwa keterlambatan implementasi program ini disebabkan oleh kesiapan sosial dan kelembagaan desa yang belum diperhitungkan secara matang.
Kopdes MP dirancang sebagai lembaga ekonomi rakyat di tingkat desa. Namun menurut Agus, pendekatan yang digunakan masih terkesan top-down. Koperasi didefinisikan oleh pusat sebelum masyarakat memahami peran dan manfaatnya.
Beberapa perangkat desa yang diwawancarai, termasuk temuan riset CELIOS 2025, mengaku belum mendapat penjelasan teknis mengenai fungsi dan tata kelola koperasi tersebut. Lebih dari 60 persen menyatakan khawatir program ini hanya menambah beban administrasi dan rawan dipolitisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa rasa memiliki masyarakat terhadap koperasi masih sangat rendah.
Agus menekankan bahwa faktor penentu keberhasilan koperasi bukan hanya modal, tetapi kapasitas tata kelola dan kredibilitas pengurus. Di banyak desa, struktur koperasi sering tumpang tindih dengan pemerintahan desa atau BUMDes, sehingga rawan menambah kerumitan birokrasi lokal.
Ia menilai pemerintah perlu lebih dulu melakukan pemetaan kelembagaan untuk mengukur kesiapan desa dalam mengelola koperasi secara profesional.
Fenomena lain yang terungkap adalah pentingnya modal sosial seperti kepercayaan, jaringan, dan partisipasi warga. Banyak desa sebenarnya telah memiliki mekanisme ekonomi kolektif tradisional seperti arisan, kelompok tani, hingga lumbung pangan. Pola-pola ini perlu diintegrasikan dalam pembentukan Kopdes MP.
Menurut Agus, koperasi tidak bisa hanya dibentuk melalui keputusan administratif. Lembaga ini harus tumbuh dari struktur sosial yang sudah ada agar diterima warga.
Riset CELIOS juga menyoroti potensi distorsi dana desa hingga puluhan triliun rupiah jika koperasi menjadi saluran pembiayaan baru tanpa pengawasan ketat. Risiko “elite capture” atau penguasaan koperasi oleh kelompok tertentu di desa juga menjadi ancaman yang perlu diantisipasi.
Agus menilai mekanisme pengawasan independen harus dipastikan sejak awal agar Kopdes MP tidak berubah menjadi proyek jangka pendek yang berpotensi disalahgunakan.
Meski memiliki tujuan mulia, Agus menilai pendekatan pemerintah masih terlalu administratif dan berorientasi proyek. Sebelum pembentukan koperasi dilakukan secara masif, pendampingan sosial dan penguatan kelembagaan dinilai lebih mendesak.
Pelatihan, forum musyawarah, dan penguatan nilai gotong royong dianggap sebagai langkah awal yang jauh lebih efektif untuk memastikan koperasi memiliki fondasi sosial yang kuaPenu
Agus menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih memiliki potensi besar menjadi tonggak ekonomi desa, tetapi keberhasilannya bergantung pada pendekatan yang realistis dan berbasis komunitas. Fokus utama bukan pada jumlah koperasi yang terbentuk, melainkan pada kemampuan membangun partisipasi serta kepercayaan warga desa agar koperasi benar-benar menjadi ruang belajar untuk kemandirian ekonomi.
