maleonews.com, Kab. Gorontalo – Aroma polemik kembali menyeruak dari tubuh birokrasi Kabupaten Gorontalo. Kali ini, sorotan tajam mengarah ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) terkait pengangkatan 10 Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Puskesmas yang diduga kuat tidak sesuai aturan.
Persoalan ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kabupaten Gorontalo, Selasa, 8 April 2026, yang menghadirkan pihak Dinas Kesehatan dan BKPSDM. RDP tersebut digelar menyusul aduan dari AMMPD yang menilai proses pengangkatan 10 Plt Kapus sarat kejanggalan dan melabrak regulasi, yakni Permenkes Nomor 49 Tahun 2019 serta Permenkes Nomor 19 Tahun 2024.
Dalam forum resmi itu, terungkap bahwa sepuluh Plt Kepala Puskesmas diduga tidak memenuhi syarat, baik dari sisi latar belakang pendidikan maupun kompetensi manajemen puskesmas, dua hal krusial yang seharusnya menjadi syarat mutlak.
Namun yang lebih mengejutkan, saat didesak DPRD soal dasar penetapan tersebut, Kabid Mutasi BKPSDM justru melempar tanggung jawab. Dengan nada tegas, ia menyatakan bahwa pengangkatan 10 Plt Kapus itu merupakan hasil usulan dari Dinas Kesehatan.
Pernyataan ini langsung memicu kontroversi di ruang rapat.
Pasalnya, pihak Dinas Kesehatan yang diwakili Sekretaris Dinas, Ivon Riyanto, secara terang-terangan membantah klaim tersebut. Ia menegaskan bahwa dalam surat keputusan yang dibacakan saat pelantikan, tidak ada satu pun poin yang menyebutkan pengangkatan tersebut berasal dari usulan Dinas Kesehatan.
Kontradiksi pernyataan antar dua instansi ini sontak membuat anggota DPRD kebingungan. Situasi pun memanas, hingga akhirnya pimpinan rapat memutuskan menskors RDP karena dinilai tidak menemukan kejelasan.
DPRD memastikan akan menjadwalkan ulang RDP lanjutan, dengan menghadirkan langsung Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Kesehatan, serta tim penilai kinerja untuk mengurai simpul masalah yang kini semakin kusut.
Kasus ini menimbulkan tanda tanya besar:
Apakah BKPSDM sengaja “cuci tangan”? Ataukah ada permainan di balik penunjukan 10 Plt Kapus yang kini jadi sorotan?
Publik kini menanti jawaban tegas, karena yang dipertaruhkan bukan sekadar jabatan, melainkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Gorontalo.
Terbongkar di DPRD! 10 Plt Kapus Diduga Tak Sesuai Aturan, BKPSDM dan Dinkes Saling Bantah
