maleonews.com, GORONTALO – Persoalan pendataan bantuan sosial (bansos) dan kebutuhan pembangunan infrastruktur menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan warga dalam kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, di wilayah Batudaa dan sekitarnya, Rabu (4/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah, terutama terkait ketepatan pendataan penerima bantuan sosial dan kondisi infrastruktur di wilayah mereka.
Salah satu aspirasi disampaikan Wawan Ishak, warga Bongomeme, yang mempertanyakan pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarganya dalam kategori desil 6 serta kaitannya dengan peluang memperoleh bantuan sosial pemerintah.
Menanggapi hal itu, Fadli menjelaskan bahwa desil merupakan sistem pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan yang dibagi ke dalam sepuluh kategori.
Menurutnya, kelompok desil 1 hingga 4 menjadi sasaran sejumlah program bantuan pemerintah. Namun, penetapan penerima bantuan tetap mengikuti kriteria dan ketentuan masing-masing program.
Fadli juga mendorong agar pembaruan data sosial ekonomi masyarakat dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemerintah desa dan masyarakat.
Ia menilai rembuk desa atau musyawarah desa dapat menjadi salah satu sarana untuk memastikan kondisi sosial ekonomi warga terdata secara lebih akurat.
Selain persoalan bansos, warga turut menyampaikan kebutuhan penanganan jembatan di wilayah Upomela, Kecamatan Dungaliyo.
Menanggapi aspirasi tersebut, Fadli menyatakan akan menelusuri kembali usulan pembangunan jembatan yang disampaikan masyarakat.
Ia menjelaskan, pembangunan dan penanganan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi memiliki pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat, bergantung pada status serta fungsi infrastrukturnya.
Karena itu, menurut Fadli, diperlukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan instansi pemerintah yang berwenang menangani kebutuhan tersebut.
Fadli menambahkan, seluruh aspirasi yang disampaikan warga akan dicatat dan didokumentasikan oleh Sekretariat DPRD sebagai bahan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD.
Aspirasi tersebut selanjutnya dapat diusulkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Melalui kegiatan reses tersebut, Fadli berharap berbagai kebutuhan masyarakat dapat terhimpun dan menjadi bahan pembahasan dalam perencanaan kebijakan serta pembangunan daerah.
Ia juga berharap persoalan yang disampaikan warga, baik terkait bantuan sosial maupun infrastruktur, memperoleh perhatian dan tindak lanjut dari instansi pemerintah sesuai kewenangannya.
