maleonews.com, GORONTALO – Kementerian Hukum mencatat sejarah baru dalam pembangunan birokrasi bersih dengan mencanangkan Zona Integritas sekaligus meluncurkan Transformasi Digital pada hari ini, di Graha Pengayoman Sekretariat Jenderal Kemenkum RI. Langkah ini diharapkan menjadi tonggak penting menuju pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Gorontalo, Pagar Butar Butar, serta sejumlah pejabat lainnya, termasuk Kepala Divisi Pelayanan Hukum Arif Rahman dan Kepala Divisi P3H Ramlan Harun, yang mengikuti secara virtual melalui Zoom Meeting.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pencanangan Zona Integritas bukan hanya simbol, melainkan fondasi penting dalam reformasi birokrasi.
“Zona Integritas adalah kawasan bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih serta melayani. Ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik di Kementerian Hukum,” ujar Supratman dengan penuh semangat.
Ia menjelaskan, pencanangan Zona Integritas berfokus pada tiga tujuan utama:
- Peningkatan Pelayanan Publik melalui pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan berintegritas.
- Penguatan Akuntabilitas Kinerja, memastikan setiap langkah kerja berbasis integritas dan hasil yang terukur.
- Pencegahan Korupsi, menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Sebagai bagian dari agenda besar ini, Kemenkum juga meluncurkan Resolusi Kementerian Hukum Tahun 2025, yang menggarisbawahi tiga pilar utama:
- Tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- Regulasi yang berkualitas dan berkeadilan.
- Pelayanan publik yang berkepastian hukum dan berdampak nyata.
Transformasi Digital menjadi sorotan utama dalam acara ini. Supratman menegaskan bahwa transformasi digital adalah langkah krusial untuk mendukung reformasi hukum dan visi besar Asta Cita Presiden Prabowo.
“Transformasi digital ini bukan akhir, tetapi awal dari perubahan besar untuk menyediakan layanan publik yang mudah, cepat, dan akuntabel,” tegasnya.
Kakanwil Kemenkum Gorontalo, Pagar Butar Butar, menyatakan dukungannya terhadap program pusat, terutama Transformasi Digital yang baru diluncurkan.
“Langkah yang diambil Kementerian Hukum saat ini adalah untuk melaksanakan Asta Cita Presiden. Tujuannya jelas, mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan lebih cepat dan mudah,” ujar Pagar.
Pencanangan ini menandai komitmen kuat Kementerian Hukum untuk menghadirkan reformasi birokrasi yang nyata, mendorong pelayanan publik yang berkualitas, dan memastikan integritas dalam setiap langkahnya. Dengan dukungan dari berbagai elemen, transformasi ini diharapkan membawa perubahan besar bagi masyarakat Indonesia.
