LIMBOTO – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gorontalo menggelar rapat evaluasi terkait verifikasi dokumen pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 di Aula BKPSDM, Senin (21/10/2024).
Rapat ini menjadi langkah penting dalam memastikan seluruh dokumen yang diunggah oleh para pelamar PPPK telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Plt. Sekretaris BKPSDM, Karmila Patasalang, SE, menegaskan, verifikasi dilakukan secara teliti dan bijak guna menjamin keabsahan dokumen.
“Verifikasi ini krusial untuk memastikan bahwa semua dokumen pelamar PPPK benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Karmila.
Proses verifikasi yang berlangsung sepanjang Oktober 2024 ini merupakan bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas dalam penerimaan PPPK di Kabupaten Gorontalo.
Tercatat, sebanyak 2.129 pelamar telah terdaftar hingga 29 Oktober, yang terdiri dari 887 pelamar untuk tenaga guru, 169 tenaga kesehatan, dan 1.083 tenaga teknis.
Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi, Dr. Djefriyanyo Nusi, juga menginformasikan, bagi tenaga Non ASN yang belum terdata di BKN tidak perlu khawatir, karena pendaftaran gelombang berikutnya akan dibuka pada 1 November 2024.
“Kami mengimbau agar mereka segera mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan,” ujar Djefriyanto.
Ngopi Sore: Ajang Konsolidasi Santai untuk Pembangunan Daerah
LIMBOTO – Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus mengagendakan acara Ngopi Sore jajaran ASN OPD (Organisasi Perangkat Daerah) bersama para pejabat daerah. Acara ini dilaksanakan dua minggu sekali secara bergilir di instansi OPD.
Seperti halnya Jumat (11/10), giliran BKPSDM menggelar acara tersebut. Agenda dengan konsep santai itu dihadiri oleh Penjabat Bupati Gorontalo, Syukri Botutihe, dan sejumlah pejabat daerah.
Acara ini diinisiasi sebagai salah satu bentuk konsolidasi informal untuk memperkuat silaturahmi antar pejabat pemerintah. Selain menjadi ajang bertukar pikiran, Ngopi Sore dimanfaatkan untuk membahas berbagai program dan isu strategis yang dihadapi daerah.
“Melalui silaturahmi ini, kami berharap bisa terus memberikan semangat dan dukungan dalam membangun Kabupaten Gorontalo. Ditengah kesibukan, Jumat sore menjadi momen yang tepat untuk berkumpul santai, membicarakan problem daerah sembari ngopi,” ungkap Syukri Botutihe.
Syukri juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran mereka menjadi simbol pentingnya kolaborasi yang harmonis antara semua elemen pemerintahan.
“Kehadiran Forkopimda menunjukkan bahwa silaturahmi ini terjaga dengan baik, dan saya berharap kegiatan seperti ini terus dilaksanakan secara berkelanjutan,” tambahnya.
Melalui forum santai seperti ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap dapat terus mendorong sinergi dalam menjalankan program-program prioritas dan menyelesaikan berbagai permasalahan daerah dengan lebih efisien.
Syukri Botutihe Tegas: ASN Harus Netral Jelang Pilkada 2024
LIMBOTO – Pjs. Bupati Gorontalo, Drs. Syukri Botutihe, menegaskan agar seluruh ASN di Kabupaten Gorontalo harus bersikap netral dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.
Syukri mengingatkan bahwa netralitas ASN merupakan aspek penting untuk memastikan integritas proses demokrasi di daerah.
“Netralitas ASN sangat diperlukan. Pilihan politik mereka tetap ada, tetapi harus diwujudkan secara pribadi di tempat pemungutan suara (TPS), bukan melalui tindakan yang memihak,” ujar Syukri usai sidang paripurna pembahasan anggaran tahun 2025 di Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo, Senin (14/10/2024).
Ia menambahkan, ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo harus sepenuhnya profesional dan tidak terlibat dalam politik praktis.
“Fokus utama ASN adalah menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka untuk kepentingan masyarakat, bukan terlibat dalam politik,” lanjutnya.
Syukri juga mengingatkan, keterlibatan ASN dalam politik praktis dapat mengganggu pelayanan publik dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Saya minta agar tidak ada ASN yang terlibat dalam politik praktis, karena hal ini bisa berdampak negatif pada kinerja pelayanan publik,” ujar dia.
Dengan semakin dekatnya Pilkada 2024, pemerintah daerah akan terus memperkuat pengawasan terhadap ASN agar tetap menjalankan fungsinya secara netral dan profesional.