Ironi Pelayanan Publik: Pejabat Saja Dipersulit BPN, Bagaimana Nasib Rakyat Biasa?

oleh -480 Dilihat
oleh

maleonews.com, Kabupaten Gorontalo — Ironi pelayanan publik kembali mencuat di Kabupaten Gorontalo. Sebuah video yang kini viral di media sosial memperlihatkan Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo, Yanto Manan, terlibat adu argumen dengan petugas di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gorontalo, pada Kamis, 30 Oktober 2025.

Dalam rekaman berdurasi singkat itu, Yanto tampak emosi dan menegur petugas BPN karena merasa dipersulit saat mengurus sertifikat tanah pribadi, padahal seluruh persyaratan diklaim sudah lengkap sesuai petunjuk yang diberikan sebelumnya.

Menurut informasi yang beredar, Kepala BPN sempat menyatakan bahwa proses sertifikat dapat dilanjutkan. Namun setelah berkas diserahkan dan prosedur dipenuhi, pihak BPN justru menolak memprosesnya dengan alasan baru yang tak dijelaskan secara rinci.
Perubahan sikap mendadak inilah yang diduga menjadi pemicu ketegangan di lokasi.

Yanto pun menyatakan kekecewaannya terhadap pelayanan publik BPN, menilai sikap tersebut tidak hanya merugikan dirinya, tetapi juga mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

“Ini bukan soal pribadi, tapi soal pelayanan publik! Kalau pejabat saja dipersulit, bagaimana dengan masyarakat biasa?” ujar Yanto dengan nada kecewa.

Lebih lanjut, Yanto mengungkapkan akan melaporkan pihak BPN ke Polres Gorontalo pada Senin mendatang, dengan dugaan penipuan dan penggelapan terkait proses administrasi tersebut.

Kejadian ini sontak menuai gelombang kritik terhadap kinerja BPN Kabupaten Gorontalo. Banyak pihak menilai peristiwa ini mencerminkan buruknya tata kelola pelayanan publik di instansi yang seharusnya menjadi penjamin kepastian hukum atas tanah.

Tak hanya kali ini, BPN Kabupaten Gorontalo juga disebut pernah mempersulit pengurusan sertifikat tanah oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk anggota DPRD Kabupaten Gorontalo.
Deretan kasus serupa memperkuat dugaan adanya persoalan sistemik dalam pelayanan dan transparansi di tubuh BPN setempat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak BPN Kabupaten Gorontalo. Publik kini menunggu tanggapan dan langkah tegas dari pimpinan instansi tersebut, di tengah sorotan tajam terhadap pelayanan publik yang dinilai masih jauh dari kata profesional dan berpihak pada rakyat.

No More Posts Available.

No more pages to load.