Pembangunan tanggul Sungai Alo untuk mengurangi risiko banjir menjadi salah satu aspirasi utama masyarakat dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kabupaten Gorontalo B,
Umar Karim, di Desa Isimu Raya, Kecamatan Tibawa, Selasa (10/11/2026).Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2026–2027 tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan dan persoalan yang dihadapi di tingkat desa.Kegiatan itu turut dihadiri Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo,
Rifli Katili, serta tim teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo.Kepala Desa Isimu Raya,
Sukrin Djafar Mohune, menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran dana desa membuat pemerintah desa membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah untuk memenuhi sejumlah kebutuhan masyarakat.
Ia mengusulkan dukungan pembangunan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD, terutama untuk sektor pertanian, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta industri kecil dan menengah (IKM).
Menanggapi aspirasi tersebut, Umar Karim menjelaskan bahwa reses merupakan bagian dari tugas anggota DPRD untuk menyerap dan menindaklanjuti masukan masyarakat.
Ia juga memaparkan mekanisme penyusunan APBD serta peran pajak sebagai salah satu sumber pendapatan untuk membiayai pembangunan daerah.
Umar mengatakan, aspirasi yang diterima akan diperjuangkan dengan mempertimbangkan kewenangan pemerintah,
skala prioritas, serta kemampuan anggaran daerah.Terkait usulan pembangunan tanggul Sungai Alo, Umar menyatakan akan mengawal aspirasi tersebut melalui koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS).
Ia menargetkan agar upaya memperjuangkan realisasi pembangunan tanggul dapat dilakukan paling lambat Desember 2027.
Selain menyerap aspirasi baru, Umar juga menyampaikan tindak lanjut dari reses sebelumnya. Salah satunya berupa bantuan tenda dan kursi untuk mendukung kegiatan sosial masyarakat,
khususnya kebutuhan rukun duka di Desa Isimu Raya.Melalui reses tersebut, diharapkan berbagai kebutuhan masyarakat dapat terdokumentasi dan menjadi bahan pembahasan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Namun, tindak lanjut setiap usulan tetap bergantung pada hasil koordinasi, kewenangan instansi terkait, serta ketersediaan anggaran.
