maleonews.com – Prov. Gorontalo – Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berupaya menyelesaikan status Politeknik Gorontalo (Poligon) yang hingga kini masih belum jelas dan terus menghadapi berbagai persoalan internal, terutama terkait alih kelola yayasan. Hal ini dibahas dalam audiensi antara Pemprov, Yayasan Poligon, dan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel di Rumah Adat Gobel, Kecamatan Tapa, Senin (5/8/2024).
Pada rapat sebelumnya, Pemprov telah menyerahkan keputusan mengenai status Poligon kepada yayasan, apakah akan bergabung dengan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) atau berdiri sendiri sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Yayasan Poligon saat ini masih di persimpangan, menghadapi berbagai opsi termasuk alih status yayasan.
“Ada beberapa opsi yang sedang kami diskusikan terkait Poligon, antara lain mempercepat alih status, memaksimalkan kewajiban Pemprov, kerjasama operasional dengan perguruan tinggi lain, dan meningkatkan kualitas Poligon. Hingga saat ini, kami masih mempertimbangkan opsi-opsi ini, terutama mengenai alih status yang sudah memasuki tahap diseminasi,” jelas Ketua Yayasan Poligon, Weni Liputo.
Pj Gubernur Gorontalo, Rudy Salahuddin, menyatakan bahwa Pemprov memberikan berbagai alternatif untuk keberlangsungan Poligon dan akan selalu mendukung keputusan terbaik dari yayasan. Rudy menekankan pentingnya kejelasan dalam alih status, termasuk aspek operasional dan aset.
“Berbagai usulan ini silakan dibahas kembali. Kami akan selalu mendukung keputusan terbaik, baik itu alih status atau pergantian pengurus. Yang terpenting adalah kejelasan dalam segala hal, termasuk aset,” ujar Rudy.
Sementara itu, Pemprov mengupayakan beasiswa untuk mahasiswa Poligon sebagai solusi sementara, mengingat proses alih status memerlukan waktu yang panjang. Rudy menegaskan pentingnya penyelesaian persoalan internal dan kejelasan terkait hukum, hibah aset, dan hibah tanah dari Pemprov ke yayasan.
“Kita memiliki tujuan bersama untuk menjaga keberlangsungan Poligon. Untuk sementara, mari kita urus persoalan internalnya terlebih dahulu. Semua harus jelas, baik dari segi hukum maupun aset. Sembari menunggu proses ini, kita akan mencari beasiswa bagi mahasiswa,” pungkasnya.