maleonews.com _ Prov. Gorontalo – Dalam sebuah rapat koordinasi yang diselenggarakan di ballroom Hotel Grand Q pada Rabu malam (17/4/2024), Penjabat Gubernur Provinsi Gorontalo, Ismail Pakaya, mengungkapkan serangkaian langkah strategis yang telah diambil oleh Pemerintah Provinsi untuk mendukung suksesnya Pemilihan Kepala Daerah 2024 di daerah tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Ismail menekankan pentingnya dukungan pembiayaan, sarana prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM), dan pengamanan sebagai faktor kunci dalam menyukseskan Pilkada 2024. “Kita bisa sukses melaksanakan Pilkada 2024 jika tersedia pembiayaannya, sarana prasarana, SDM, termasuk sampai dengan pengamanan,” ujarnya dengan penuh keyakinan.
Salah satu langkah konkret yang diambil Pemprov Gorontalo adalah memenuhi pembiayaan sebesar 60 persen dari sisa pembiayaan tahun 2023, yang mencapai 40 persen dari kesepakatan untuk kebutuhan persiapan Pilkada. Ismail juga meminta Ketua KPU kabupaten/kota untuk segera melakukan koordinasi terkait transfer dana dari pemerintah daerah.
Terkait dengan sarana seperti sekretariat PPK/PPS, Ismail mendorong koordinasi antara KPU dengan pemda setempat untuk memastikan ketersediaan dan kelayakan sarana tersebut. Dia juga menekankan pentingnya penyeleksian ulang terhadap PPK/PPS, untuk memastikan kesinambungan dan kualitas dalam pelaksanaan Pilkada.
Namun, bukan hanya soal pembiayaan dan sarana saja, Ismail juga memperhatikan aspek Sumber Daya Manusia. Dia meminta sekretaris daerah Provinsi Gorontalo untuk mengirimkan surat dispensasi kepada kabupaten/kota terkait keterlibatan PPK/PPS dalam berbagai kegiatan terkait Pilkada. Dia juga menyarankan agar PPK/PPS diseleksi kembali, guna memastikan kehandalan dalam melaksanakan tugas mereka.
Dalam konteks ini, Ismail juga menyoroti peran Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo dalam memberikan dukungan kepada Dukcapil kabupaten/kota untuk melakukan perekaman KTP di sekolah-sekolah. Langkah ini dianggapnya sebagai modal penting dalam menyukseskan Pilkada 2024.
Penjagub juga meminta koordinasi yang lebih intensif antara KPU, Bawaslu, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta Forkopimda, guna mengurangi potensi gesekan yang mungkin timbul dalam proses Pilkada. Semua langkah ini diharapkan akan mendorong terciptanya Pilkada yang berkualitas dan kondusif bagi Provinsi Gorontalo.
