maleonews.com _ Prov. Gorontalo – Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya, dalam sebuah pertemuan silaturahmi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo pada Minggu lalu, menyoroti dua hal utama: penempatan dokter spesialis yang merata di seluruh wilayah provinsi dan alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Ismail menitipkan kepada DPRD terkait rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang mengatur sistem kesehatan. Ia menekankan pentingnya meratakan penempatan tenaga kerja dokter spesialis di tiap kabupaten. Dimana saat ini, sebagian besar dokter spesialis berkumpul di Kota Gorontalo, sementara daerah lain kekurangan.
“Dari 28 dokter spesialis yang kita miliki, 25 di antaranya hanya praktek di Kota Gorontalo. Ini membuat daerah-daerah lain terlantar. Oleh karena itu, kami berharap untuk mengatur distribusi tenaga dokter secara merata,” ujarnya.
Namun, Ismail juga menyoroti legalitas dari upaya tersebut, menyebut bahwa Undang-Undang kesehatan tidak mengatur secara spesifik terkait kuota penempatan dokter. Meskipun demikian, harapan dari IDI Gorontalo adalah untuk mengatur distribusi dokter spesialis secara lebih merata.
Selain itu, Ismail juga menyoroti alokasi dana APBD 2025. Dia meminta agar dalam APBD tahun tersebut, ada dana yang dialokasikan untuk pengadaan gedung bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum memiliki kantor sendiri.
“Di 2025, tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk pemilihan kepala daerah (pilkada), sehingga alokasi dana lebih longgar. Saya hanya meminta satu hal, ada beberapa OPD yang belum memiliki kantor. Misalnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Oleh karena itu, saya ingin memastikan bahwa OPD yang belum memiliki kantor mendapat perhatian terlebih dahulu,” paparnya.
Ismail juga menyarankan agar kantor-kantor tersebut dibangun di area perkantoran pemerintah provinsi yang terletak di Tinelo Ayula, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango.
Pertemuan ini menandai langkah awal dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan pemerintahan di Provinsi Gorontalo, dengan fokus pada distribusi tenaga medis dan infrastruktur kantor pemerintah.