maleonews.com, Kab Gorontalo – Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Provinsi Gorontalo, dr. A.R. Mohammad, Sp.PD, menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam pemerataan pelayanan kesehatan, khususnya penempatan dokter umum dan spesialis di seluruh rumah sakit milik pemerintah, termasuk di daerah terpencil.
“Kami sangat mendukung adanya pemerataan pelayanan spesialistik pada rumah sakit yang berada jauh dari ibu kota kabupaten ataupun provinsi,” ujarnya.
Menurut dr. A.R. Mohammad, dari sisi kuantitas, ketersediaan dokter spesialis di Provinsi Gorontalo—terutama untuk empat spesialis dasar (penyakit dalam, anak, bedah, dan kebidanan)—sudah cukup memadai. Namun, tantangan terbesar saat ini adalah distribusi tenaga medis yang belum merata.
“Salah satu kendalanya adalah sebagian besar dokter spesialis berstatus non-ASN dan menempuh pendidikan dengan biaya mandiri, sehingga sulit diatur penempatannya,” jelasnya.
Ia memberikan contoh konkret terkait distribusi dokter spesialis penyakit dalam di Gorontalo. “Saat ini jumlahnya sudah mencapai 30 orang, tapi 25 di antaranya bekerja di wilayah Kota Gorontalo,” ungkapnya.
Untuk mengatasi persoalan ini, dr. A.R. Mohammad mengusulkan beberapa langkah strategis. Dalam jangka pendek, pemerintah daerah bisa menarik minat para dokter spesialis dengan memberikan insentif yang layak serta fasilitas pendukung seperti mobil dan rumah dinas.
Sementara dalam jangka menengah, ia menyarankan agar pemerintah daerah dapat melakukan redistribusi tenaga dokter dari rumah sakit yang kelebihan tenaga spesialis ke rumah sakit yang kekurangan, seperti dari RS Dunda ke RS Boliyohuto.
“Contohnya, RS Dunda memiliki jumlah dokter ahli anak, penyakit dalam, dan kandungan yang cukup, sehingga bisa ditugaskan sebagai dokter tetap di RS Boliyohuto yang saat ini masih kekurangan,” terangnya.
Adapun solusi jangka panjang menurutnya adalah melalui program beasiswa daerah untuk dokter umum berstatus ASN, agar bisa melanjutkan pendidikan spesialis dan ditempatkan kembali di rumah sakit yang membutuhkan setelah lulus.
Saat ini, lanjut dr. A.R. Mohammad, sebagian besar dokter spesialis yang bertugas di daerah masih berstatus kontrak dari rumah sakit di luar Kabupaten Gorontalo. Hal ini menyebabkan pelayanan belum optimal dan cenderung bersifat sementara.
“Dengan penugasan langsung dan dukungan fasilitas dari pemerintah daerah, pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah akan lebih maksimal dan berkelanjutan,” tutupnya.